Berita

Pimpinan DPRD: Pemprov DKI Dapat Gunakan Dana Cadangan untuk Banjir

Pimpinan DPRD: Pemprov DKI Dapat Gunakan Dana Cadangan untuk Banjir

Mendagri Tito Karnavian mengharap DPRD dapat percepat proses kesepakatan pemakaian Silpa untuk responsif genting dari pemakaian tersisa lebih pemakaian budget (Silpa). DPRD DKI memandang pertolongan untuk korban banjir dapat memakai ongkos tidak tersangka yang telah dianggarkan. “BTT (Berbelanja Tidak Tersangka) kan itu ada. Jadi APBD itu menjadi telah disahkan. Pengesahan APBD itu selanjutnya diimbangi didapati jika tiap nomenklatur ada manfaatnya. BTT telah disahkan ,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, pada wartawan, Sabtu (4/1/2020).

Menurutnya pencairan dana BTT telah penuhi faktor kriteria yaitu dipakai untuk musibah alam. Jika BTT dipakai jadi pertolongan, karena itu kelak reportnya harus selekasnya disetor ke DPRD DKI. “Jadi tidak butuh ada kesepakatan menurut saya, sebab APBDnya telah disahkan. Pakai BTT-nya dapat. BTT itu dapat dipakai tidak perlu meminta kesepakatan . Bisa dipakai dengan kondisi A, B, C, D, diantaranya musibah alam. Tetapi jika persetujuannya telah belum? Ya telah di APBD itu, APBD kan Perda. Serta itu telah jadi kesepakatan,” katanya.

Taufik menjelaskan, pemakaian BTT bukan bermakna silpa tidak dapat digunakan untuk dana pertolongan. Sesudahnya, Gubernur DKI Jakarta dapat selekasnya membuat pergubnya. “Silpa bisa saja digunakan, tetapi saya anggap jika pentingnya hanya Rp 200-300 miliar di BTT kan ada. Tidak apa-apa,” katanya.

Baca juga : Februari 2020, Vivo dan Kawan-Kawan Rilis AirDrop Terbaru

Seirama dengan Taufik, Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Ida Mahmudah merekomendasikan Anies untuk selekasnya membuat pergub berkaitan APBD 2020. Dana pertolongan untuk banjir dapat juga dipakai melalui BTT. “Jika Kemendagri ini telah turun, selekasnya Gubernur, APBD 2020 selekasnya bikin pergubnya saja agar selekasnya terealisasikan, pergub APBD. Kan sesudah Kemendagri pelajari APBD itu kan di turunkan ke pemda tinggal, Gubernur bikin pergubnya itu langsung bisa dicairin kan ada dana bikin musibah dana tidak tersangka,” katanya.

Awalnya, Mendagri Tito mengharap DPRD ditempat percepat proses kesepakatan pemakaian Silpa untuk responsif genting. Tito menyebutkan DKI Jakarta serta Jawa Barat punya Silpa yang besar. Tapi dia tidak mengatakan besarannya. “Karena itu saya meminta rekan-rekan di DPRD prosedurnya harus cepat janganlah sampai lama administrasi. Warga menanti kita. Mereka menanti juluran tangan dari pemerintah,” tutur Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. “Jawa barat serta DKI saya anggap Silpa-nya lumayan besar. Rekan-rekan saya anggap dapat terhubung datanya lewat online. Nah, Silpa ini bisa dipakai dalam kondisi status genting,” tutur Tito.

Comment here