Berita

Presiden JokoWi Tegaskan Perppu KPK Dibanding Judicial

Presiden JokoWi Tegaskan Perppu KPK Dibanding Judicial

Presiden Joko Widodo disuruh menerbitkan Ketentuan Pemerintah Alternatif Undang-undang (Perppu) daripada ajukan judicial ulasan atas Undang-Undang Komisi Pembasmian Korupsi (KPK).

Menurut pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, walau ada input lain, yakni judicial ulasan di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi ketetapan pada akhirnya bukan di tangan Presiden tetapi oleh sembilan hakim konstitusi. Karenanya, Perppu dipandang dibutuhkan untuk mencabut UU KPK yang disetujui DPR serta pemerintah.

“Kami menggerakkan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu, dibandingkan ajukan judicial ulasan. Dalam Undang-Undang Basic masalah 22 disebut jika Presiden memiliki hak keluarkan Perppu. Ini jawaban kami jika ada asumsi penerbitan Perppu ialah bentuk inkonstiusional,” katanya.

Diluar itu, Bivitri memandang proses judicial ulasan memerlukan waktu serta tidak ada kejelasan pemungutan ketetapan cepat. Karena itu, dianya merekomendasikan, supaya Presiden Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK dibandingkan menanti proses judicial ulasan.

RUU KUHP : Pemeran Makar Bunuh Presiden Diancam Hukuman Mati

Dia meneruskan, pada pertemuan beberapa pakar dengan Presiden Jokowi di Istana Negara waktu lalu, Bivitri akui pertama-tama mengklarifikasi pandangan beberapa faksi jika undang-undang yang datang dari DPR tidak dapat di-Perppu-kan.

Koreksi UU KPK memang adalah ide RUU dari DPR. Walau RUU KPK itu jadi perhatian, sebab tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019. Diluar itu, dia juga menerangkan dalam pertemuan itu diperjelas Keputusan MK Tahun 2010, yang disebutkan jika penerbitan Perppu adalah hak subjektif Presiden.

Ada tiga patokan dalam keputusan MA itu, yaitu pertama, terdapatnya keperluan menekan. Ke-2, UU itu belumlah ada atau UU ada, tapi tidak mencukupi menangani kondisi, serta ke-3, terdapatnya kekosongan hukum serta tidak dapat buat UU sebab memerlukan proses.

“Saat Presiden lebih mengerti dalam dari tiga ini ada kegentingan memaksakan. Kegentingan memaksakan pemerintahan negara berlainan dengan keadaan genting,” tutur Bivitri.

Comment here